IPM Sebagai Indikator Pembangunan

Berdasarkan data BPS, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Sulsel pada 2011 berada pada urutan 19 dari 33 provinsi dengan angka 72,2. Pemerintah provinsi menargetkan pada 2013 nanti, posisi Sulsel berada di urutan 13. Tentu target ini tidak mudah dicapai, apalagi setiap provinsi pastinya juga akan berusaha keras untuk meningkatkan kualitas penduduknya yang tercermin pada angka IPM yang terus meningkat.  

Selama kurun waktu 2006-2010, IPM sulsel memang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 2006, angka IPM sebesar 68,81, lalu naik menjadi 69,62 (2007), 70,22 (2008), 70,94 (2009), 71,62 (2010). Selama kurun waktu tersebut, rata-rata peningkatan IPM sebesar 0,56 poin tiap tahunnya. Tentu pencapaian ini patut diapresiasi. Namun pemerintah masih harus menggenjot IPM bila ingin mengungguli provinsi lain atau menduduki peringkat sesuai yang ditargetkan. Pasalnya, peringkat IPM Sulsel masih relatif stagnan, dimana pada 2006 berada di urutan 23, lalu hanya naik ke peringkat 19 pada 2010. Bahkan pada 2011, peringkat tersebut tidak berubah. Selain itu, angka IPM Sulsel juga masih di bawah rata-rata IPM nasional selama kurun waktu tersebut.    

Indikator Pembangunan

Setiap tahun BPS mempublikasikan statistik IPM yang meliputi setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia Publikasi ini bertujuan untuk mengukur pencapaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah di level kabupaten/kota dan provinsi. Dengan indikator ini, dapat pula diperbandingkan secara objektif pencapaian pembangunan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.

Penggunaan IPM sebagai indikator pembangunan merupakan salah satu bentuk revolusi penting dalam literatur ekonomika pembangunan. Saat ini, IPM telah diterima oleh hampir setiap negara sebagai indikator pembangunan. PBB, melalui UNDP, setiap tahun melakukan pemeringkatan negara-negara di dunia berdasarkan angka IPM. Sebelum IPM dikenal, indikator yang dominan digunakan dalam mengukur kinerja pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pendapatan nasional secara agregat dari tahun ke tahun dicerminkan oleh angka pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, angka pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari aktivitas konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan selisih antara belanja luar negeri terhadap produk dalam negeri dengan belanja dalam negeri terhadap produk luar negeri. Pertumbuhan ekonomi hanya melihat sejauh mana peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat. Secara teoritis, jika aktivitas ekonomi naik, pendapatan juga naik. Namun kontribusi setiap pelaku ekonomi terhadap kenaikan pendapatan secara agregat sangat memungkinkan berbeda satu sama lain. Semakin tinggi kontribusi terhadap kenaikan pendapatan, berarti semakin tinggi manfaat yang diperoleh oleh pelaku ekonomi tersebut. Jika menggunakan pengukuran pertumbuhan ekonomi, ketimpangan kontribusi ini tidak menjadi perhatian, sebab yang dilihat hanya level agregatnya.  

Setiap pemerintahan tentu berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembangunan yang telah dilakukan memiliki dampak pada kehidupan manusia. Karena itu, dibutuhkan indikator yang komprehensif yang dapat mengetahui perubahan kualitas manusia sebagai dampak pembangunan. IPM didesain untuk mengukur kualitas manusia secara lebih komprehensif. IPM memasukkan tiga dimensi, yaitu pengetahuan (pendidikan), umur panjang dan sehat (kesehatan), dan kehidupan layak (pendapatan/pengeluaran). IPM lebih komprehensif dibanding pertumbuhan ekonomi karena mempertimbangkan pula pendidikan dan kesehatan. Ketiga dimensi ini diwakili oleh empat indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Dengan menggunakan IPM sebagai indikator pembangunan, kita akan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang sejauh mana pembangunan berdampak pada kehidupan manusia.

Mempercepat Peningkatan IPM

Jika menilik pada konsep dasar, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara merata. Pemenang nobel ekonomi, Amartya Sen, pernah mengatakan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk memperluas pilihan bagi manusia. Agar memiliki kemampuan memilih, manusia harus diberikan sarana yang memadai, terutama dengan memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dengan demikian, pembangunan memiliki motivasi untuk membebaskan manusia dari kemelaratan, kebodohan, dan segala penyakit fisik. Oleh karena itu, belum cukup bila hanya berpacu pada peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, juga harus memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk hidup sehat dan terdidik. Dengan sendirinya, akan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara kehidupan yang sehat dan terdidik dengan kesejahteraan bila seluruh aspek ini diperhatikan.

Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, percepatan pembangunan manusia dapat dilakukan lewat dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004). Dalam penelitian Murthy (2007) disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan akan memperburuk status kesehatan. Karena itu, pemerintah seharusnya melakukan redistribusi pendapatan, di antaranya dengan memperluas kesempatan kerja, bantuan langsung untuk kalangan tidak mampu, dan pelatihan bagi tenaga kerja kurang terampil. Dengan kata lain, distribusi pendapatan tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi harus dengan intervensi pemerintah. Sementara itu, alokasi belanja publik yang memadai sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah. Bila IPM Sulsel ingin digenjot, pemerintah harus menjadikan peningkatan IPM sebagai prioritas pembangunan. Keseriusan ini akan tampak pada kegiatan perencanaan yang disusun di RPJMD dan RKPD. Begitupun yang terdapat pada Renstra dan Renja SKPD terkait, terutama SKPD bidang kesehatan dan pendidikan.[] 

NB; Ditulis pada Februari 2012