06 September, 2016

Kerja Nyata dan Tantangan Ekonomi Bangsa

Dimuat di Kolom Opini Koran Kedaulatan Rakyat, 20 Agustus 2016

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia yang ke-71 mengambil tema “Indonesia Kerja Nyata”. Tema ini seyogianya mampu memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di segala aspek kehidupan.  

Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik tolak dimulainya tugas mengisi kemerdekaan. Sebagaimana dikemukakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Upaya meraih kemerdekaan ini memang tidak mudah, tapi mengisi kemerdekaan seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945 juga bukan hal gampang dicapai, salah satunya kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.  

Di masa awal kemerdekan, kondisi ekonomi Indonesia masih diwarnai ketidakstabilan. Titik balik pembangunan ekonomi dimulai pada rezim orde baru dimana selama sekitar 30 tahun, kondisi ekonomi mengalami kemajuan signifikan. Pendapatan nasional per kapita tahun 1969 hanya sebesar USD 80, lalu meningkat menjadi USD 1.100 di tahun 1996 atau naik hampir 14 kali lipat. Namun capaian itu berakhir setelah krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998. Pendapatan per kapita terjun ke level USD 660 atau turun sekitar 40% (Bank Dunia).

Potret Ekonomi Indonesia Saat Ini
Kini sudah 71 tahun Indonesia hidup di alam kemerdekaan. Meskipun sempat dihantam krisis ekonomi pada akhir 1990-an, ekonomi Indonesia perlahan-lahan bangkit. Di masa reformasi, kemajuan ekonomi yang dicapai cukup signifikan, ditandai peningkatan pendapatan per kapita dari USD 560 di tahun 2000 menjadi USD 3.340 di tahun 2015 (Bank Dunia). Tidak hanya itu, beberapa indikator menunjukkan Indonesia patut diperhitungkan dalam percaturan ekonomi internasional. Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia, perekonomian terbesar ke-10 (berdasarkan purchasing power parity), serta tergabung dalam G-20 (kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar).

Namun tantangan dari waktu ke waktu juga makin berat baik dari luar maupun dalam negeri. Tantangan dari luar dicerminkan oleh persaingan global yang semakin meningkat. Berbagai hambatan perdagangan dan mobilitas sumber daya ekonomi antar negara makin dikurangi. Di satu sisi, persaingan bebas menjadi peluang untuk memaksimalkan sumber daya dalam negeri untuk dipasarkan ke luar negeri, tapi di lain sisi pasar domestik juga berpeluang dimanfaatkan oleh negara lain untuk memasarkan hasil produksinya. Ironisnya, pasar Indonesia lebih banyak dimanfaatkan oleh negara lain. Misalnya, implementasi Perjanjian Asean – China Free Trade Area yang berimplikasi pada defisit perdagangan Indonesia dengan China secara terus menerus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tantangan lainnya berasal dari dalam negeri. Potret kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan memang tampak ada perbaikan, tapi masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Data BPS menunjukkan penduduk di bawah garis kemiskinan pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang, berkurang 580 ribu orang dibanding jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebesar 28,59 juta orang, serta berkurang sekitar 10,7 juta orang dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 sebesar 38,74 juta orang. Sementara itu, angka pengangguran juga membaik. Pada Februari 2016, jumlah pengangguran sebanyak 7,02 juta orang, turun 430 ribu orang dibanding jumlah pengangguran Februari 2015 sebanyak 7,45 juta orang. Secara ideal, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan 400 ribu kesempatan kerja baru, maka dengan pertumbuhan ekonomi 4,8 persen di tahun 2015, penyerapan tenaga kerja idealnya sebanyak 1,92 juta orang. Sebagai informasi, tambahan angkatan kerja baru tahun 2015 sebanyak 630 ribu orang, sehingga total penyerapan tenaga kerja (tambahan angkatan kerja dan pengurangan jumlah penganggur) hanya sebesar 1,06 juta atau 55 persen dari ideal.

Sementara itu, disparitas atau ketimpangan pendapatan cenderung berkurang yang ditandai dengan turunnya Rasio Gini dari 0,41 pada Maret 2015 menjadi 0,40 pada September 2015. Rasio Gini mengukur ketimpangan pendapatan dimana angka yang makin tinggi menunjukkan ketimpangan pendapatan yang makin tinggi, sebaliknya rasio gini yang makin rendah menunjukkan ketimpangan pendapatan makin rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan penurunan Rasio Gini baru terjadi di periode ini. Rasio Gini sudah bertengger di angka 0,41 sejak Maret 2012 hingga Maret 2015 (BPS).

Menurut Bank Dunia, disparitas pendapatan disebabkan 4 hal yaitu: adanya ketimpangan peluang sejak usia dini, pekerjaan tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah. Lebih lanjut Bank Dunia merekomendasikan 4 kebijakan untuk mengurangi disparitas tersebut, yaitu: perbaikan layanan publik di daerah, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, perlindungan pemerintah kepada masyarakat terhadap guncangan ekonomi, serta penggunaan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan.

Mencermati berbagai tantangan di atas, momentum peringatan kemerdekaan ke-71 seyogianya memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat bekerja nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat. []


*Mahasiwa Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 

15 Februari, 2015

Pemerintah Target Bentuk 7 KEK di Luar Jawa



Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015, Pemerintah menargetkan terbentuknya 7 KEK baru di luar Pulau Jawa. Bahkan Pemerintah telah menentukan beberapa wilayah yang diprioritaskan, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Jika target tercapai, akumulasi jumlah KEK pada tahun 2019 nanti sebanyak 15 KEK, terdiri dari 14 KEK di luar Jawa dan 1 KEK di Jawa. Ini menunjukkan Pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di  Jawa

Strategi pembentukan KEK yang lebih menitikberatkan lokasinya di luar Jawa didasari oleh keprihatinan terhadap adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa. Ketimpangan ini sudah berlangsung bertahun-tahun atau bahkan berpuluh tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2014, Jawa berkontribusi 57,39 persen terhadap PDB nasional, sedangkan pulau-pulau di luar Jawa hanya berkontribusi 42,61 persen. Tampaknya strategi pembangunan yang diterapkan selama ini belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar jawa ke level yang tinggi sehingga ketimpangan ekonomi antar wilayah relatif masih tinggi.

Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah bertekad untuk memperkuat perekonomian di luar Jawa, salah satunya dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa. KEK merupakan kawasan yang memiliki keunggulan lokasi dan diberikan fasilitas tertentu. Keunggulan lokasi dapat berupa berdekatan dengan sumber daya alam, infrastruktur wilayah, dan jalur perdagangan internasional. Adapun fasilitas yang diberikan dapat berupa pengurangan atau pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan kemudahan investasi lainnya. Dengan karakteristik yang dimiliki KEK tersebut, diharapkan dapat tercipta kawasan berdaya saing tinggi sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi.

Dengan adanya penanaman modal atau kapital di KEK, diperlukan pula sumber daya manusia untuk menciptkan output atau nilai tambah. Dengan demikian, ada beberapa manfaat yang tercipta, yaitu terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyakarat dan adanya nilai tambah ekonomi atas proses produksi yang terjadi di KEK. Pada akhirnya, kombinasi antara terbukanya kesempatan kerja dan terciptanya nilai tambah ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih tinggi. Manfaat inilah yang diharapkan dapat dikontribusikan KEK di luar Jawa, sehingga perekonomian di luar Jawa mampu menyamai atau paling tidak memperkecil ketertinggalan dengan perekonomian di Jawa.

Namun satu hal yang harus diperhatikan bahwa KEK mampu menarik investasi yang massif apabila memiliki daya saing yang tinggi. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya jika melihat ada potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Untuk itulah, pembentukan KEK di luar Jawa harus dilakukan secara selektif, tidak hanya pemenuhan dokumen administratif, tapi juga evaluasi secara substansi, di antaranya seperti ketepatan rencana bisnis, ketersediaan dan rencana dukungan infrastruktur, dan keunggulan wilayah. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah adanya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk sinergis mengembangkan KEK. Apabila pengembangan KEK dilakukan dengan tepat, maka harapan bahwa KEK dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa sebagaimana diamanatkan RPJMN 2015-2019, sangat mungkin terjadi. []