15 Februari, 2015

Pemerintah Target Bentuk 7 KEK di Luar Jawa



Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015, Pemerintah menargetkan terbentuknya 7 KEK baru di luar Pulau Jawa. Bahkan Pemerintah telah menentukan beberapa wilayah yang diprioritaskan, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Jika target tercapai, akumulasi jumlah KEK pada tahun 2019 nanti sebanyak 15 KEK, terdiri dari 14 KEK di luar Jawa dan 1 KEK di Jawa. Ini menunjukkan Pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di  Jawa

Strategi pembentukan KEK yang lebih menitikberatkan lokasinya di luar Jawa didasari oleh keprihatinan terhadap adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa. Ketimpangan ini sudah berlangsung bertahun-tahun atau bahkan berpuluh tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2014, Jawa berkontribusi 57,39 persen terhadap PDB nasional, sedangkan pulau-pulau di luar Jawa hanya berkontribusi 42,61 persen. Tampaknya strategi pembangunan yang diterapkan selama ini belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar jawa ke level yang tinggi sehingga ketimpangan ekonomi antar wilayah relatif masih tinggi.

Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah bertekad untuk memperkuat perekonomian di luar Jawa, salah satunya dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa. KEK merupakan kawasan yang memiliki keunggulan lokasi dan diberikan fasilitas tertentu. Keunggulan lokasi dapat berupa berdekatan dengan sumber daya alam, infrastruktur wilayah, dan jalur perdagangan internasional. Adapun fasilitas yang diberikan dapat berupa pengurangan atau pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan kemudahan investasi lainnya. Dengan karakteristik yang dimiliki KEK tersebut, diharapkan dapat tercipta kawasan berdaya saing tinggi sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi.

Dengan adanya penanaman modal atau kapital di KEK, diperlukan pula sumber daya manusia untuk menciptkan output atau nilai tambah. Dengan demikian, ada beberapa manfaat yang tercipta, yaitu terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyakarat dan adanya nilai tambah ekonomi atas proses produksi yang terjadi di KEK. Pada akhirnya, kombinasi antara terbukanya kesempatan kerja dan terciptanya nilai tambah ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih tinggi. Manfaat inilah yang diharapkan dapat dikontribusikan KEK di luar Jawa, sehingga perekonomian di luar Jawa mampu menyamai atau paling tidak memperkecil ketertinggalan dengan perekonomian di Jawa.

Namun satu hal yang harus diperhatikan bahwa KEK mampu menarik investasi yang massif apabila memiliki daya saing yang tinggi. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya jika melihat ada potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Untuk itulah, pembentukan KEK di luar Jawa harus dilakukan secara selektif, tidak hanya pemenuhan dokumen administratif, tapi juga evaluasi secara substansi, di antaranya seperti ketepatan rencana bisnis, ketersediaan dan rencana dukungan infrastruktur, dan keunggulan wilayah. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah adanya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk sinergis mengembangkan KEK. Apabila pengembangan KEK dilakukan dengan tepat, maka harapan bahwa KEK dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa sebagaimana diamanatkan RPJMN 2015-2019, sangat mungkin terjadi. []   

13 Mei, 2012

Mengintip Ketimpangan Ekonomi antar Wilayah

Dimuat di Bisnis Indonesia, 3 Mei 2012
Pada 6 Februari 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk tahun 2011. Salah satu isu yang diulas dalam publikasi ini adalah kontribusi pulau-pulau besar terhadap pembentukan PDB. Dapat disimpulkan bahwa masih terjadi ketimpangan antar wilayah di Indonesia, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. 

Kontribusi Jawa terhadap PDB sebesar 57,7 persen. Ini berarti, lebih dari setengah PDB Indonesia disumbang oleh Jawa, sedangkan lima pulau besar lainnya, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Bali dan Nusa Tenggara hanya berkontribusi sebesar 42,3 persen. Jika ditilik kontribusi Jawa terhadap PDB, terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB, yakni DKI Jakarta (16,5 persen) , Jawa Timur (14,7 persen), dan Jawa Barat (14,3). Ini berarti, kontribusi DKI Jakarta terhadap PDB lebih tinggi dibanding Kalimantan dan Sulawesi yang masing-masing hanya sebesar 9,7 persen dan 4,6 persen. Bahkan bila kontribusi dua pulau tersebut terdapat PDB dijumlahkan, kontribusi DKI Jakarta masih lebih tinggi.

Ketimpangan antar wilayah tampaknya merupakan fenomena lumrah. Bank Dunia, dalam publikasi World Development Report 2009, menyatakan bahwa produksi terkonsentrasi di kota-kota besar, provinsi-provinsi utama, dan negara-negara kaya. Ketimpangan wilayah terjadi di dalam suatu negara dan antar negara. Di Mesir misalnya, Kairo berkontribusi lebih dari setengah terhadap pembentukan PDB. Padahal, luas wilayah Kairo hanya 0,5 persen dari total wilayah Mesir. Di level antar negara pun terjadi ketimpangan. Amerika Utara, Uni Eropa, dan Jepang dengan jumlah penduduk kurang dari 1 miliar jiwa, ternyata menguasai ¾ kekayaan dunia.

Ketimpangan antar wilayah merupakan persoalan serius di Indonesia, sebagaimana dipaparkan pada data di atas. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan, atau setidaknya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, belum begitu tampak berhasil. Aliran investasi masih terpusat di wilayah-wilayah yang memang masuk dalam kategori maju. Jika ditilik secara finansial, suatu proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh swasta pastinya akan digarap di wilayah-wilayah yang menguntungkan. Proyek pembangunan jalan tol misalnya, akan lebih banyak digarap di Jakarta atau kota-kota besar lainnya dibanding wilayah lain. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu, sedangkan wilayah lainnya tertinggal karena minim pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Tentu pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah, baik level pusat maupun daerah. Infrastruktur meliputi banyak aspek, tapi setidaknya bisa dibagi dua, yakni infrastruktur fisik dan non-fisik. Infrastruktur fisik meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan air bersih, dan lain-lain. Infrastruktur ini diperlukan dalam aktivitas ekonomi.. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu daya tarik bagi investor. Pasalnya, infrastruktur dapat memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonomi, serta yang paling penting adalah dapat meminimalkan biaya. Selain infrastruktur fisik, yang tak kalah penting adalah infrastruktur non-fisik, meliputi pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Pada prinsipnya, infrastruktur non fisik ditujukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya ekonomi menjadi produk yang bernilai tinggi. Jika sumber daya manusia tersedia, baik secara kualitas maupun kuantitas, investor akan tertarik untuk melakukan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Upaya Pemerintah
Pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan memfokuskan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Fokus pembangunan ini merupakan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di KTI, agar mampu sejajar dengan kemajuan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Salah satu strateginya adalah meningkatkan aliran investasi ke wilayah KTI. Investasi bisa bersumber dari pemerintah dan swasta. Untuk menarik investasi swasta, langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitas yang menarik bagi investor, di antaranya adalah ketersediaan infrastruktur, fasilitas fiskal dan non-fiskal yang memadai, serta kemudahan dalam perizinan. Pembiayaan pembangunan infrastruktur bisa bersumber sepenuhnya dari pemerintah, atau sepenuhnya dari swasta, atau kerjasama pemerintah dengan swasta. Adapun untuk fasilitas fiskal dan non-fiskal, merupakan diskresi pemerintah, selama dinilai menguntungkan bagi negara dalam jangka panjang. Sementara itu, kemudahan perizinan kaitannya dengan kemudahan dalam mengurus proses pendirian usaha, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi.

Pada prinsipnya, perlu diciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di KTI. Potensi ekonomi di KTI tentu sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. Namun, persoalannya adalah belum ada investor besar yang tertarik untuk mengembangkan wilayah tersebut, atau berusaha di wilayah tersebut karena tidak layak secara finansial. Karena itu, pemerintah perlu menyediakan berbagai fasilitas kepada calon investor agar mereka tertarik berinvestasi di KTI. []