Harian Jogja, Selasa 27 Oktober 2009
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sudah dilantik oleh Presiden SBY pada Kamis 22 Oktober 2009. Kini, tiap menteri sudah mulai bekerja di bidang masing-masing. Sementara itu, rakyat menunggu hasil kerja nyata dari para menteri tersebut. Tentu saja, keberhasilan menteri dalam menjalankan tugasnya akan berdampak positif bagi rakyat. Sebaliknya bila menteri gagal, rakyat justru akan menerima dampak negatifnya.
Tidak bisa dimungkiri, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dalam negeri meliputi perbaikan kesejahteraan rakyat, reformasi birokrasi, penegakan hukum dan HAM, dan lain-lain. Sementara itu, tantangan dari luar negeri berupa gejolak ekonomi dunia yang belum pulih total, peningkatan peran Indonesia dalam diplomasi global, serta ancaman pertahanan nasional. Dengan besarnya tantangan tersebut, tentu diperlukan kerja keras para menteri untuk menghadapi dan menyelesaikan segenap persoalan-persoalan yang timbul.
Lantas, apakah tantangan tersebut dapat dihadapi dalam waktu 100 hari pemerintahan? Tentu saja tidak mungkin. Dalam waktu 100 hari, para menteri memang dapat melakukan banyak hal di bidang masing-masing. Tapi, masalah-masalah besar tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Misalnya, dalam perbaikan kesejahteraan rakyat, dimana BPS mengumunkan bahwa terdapat 32,5 juta rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan. Pertanyaannya, apakah menteri di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 15 juta dalam waktu 100 hari? Tentu saja target tersebut tidak bisa dicapai.
Karena itu, waktu 100 hari ke depan semestinya dimanfaatkan menteri untuk menyusun target-target realistis. Jangan sampai, target yang ditetapkan tersebut malah tidak bisa dicapai karena memang mustahil diraih dalam waktu singkat. Bila targetnya terlalu ambisius tapi tidak realistis, justru akan mengecewakan rakyat bila tidak tercapai. Hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja menteri tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah para menteri harus menyusun program-program jangka pendek yang realistis, serta dapat dilihat dan dirasakan hasilnya.
Menurut penulis, pemerintah perlu membuat program-program yang dapat dinikmati rakyat secara langsung. Di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat misalnya, para menteri dapat mengerjakan berbagai program yang langsung berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja melalui pengimplementasian proyek-proyek padat karya yang sebelumnya belum terlaksana, penjagaan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok melalui perbaikan produksi dan distribusi, dan lain-lain. Bila program tersebut berhasil, bukan hanya rakyat yang memperoleh keuntungan, tapi juga pemerintah. Hal ini menguntungkan pemerintah karena rakyat akan memiliki pandangan positif bagi kabinet baru, sehingga semangat para menteri untuk mengabdi pada rakyat makin meningkat. Tentu saja kondisinya berbeda bila sejak awal bekerja, kabinet sudah mendapat penilaian negatif rakyat.
Hal penting pula yang mesti dilakukan para menteri adalah memetakan masalah-masalah pada bidang masing-masing. Lalu, skala prioritas perlu ditetapkan dalam penyelesaiannya. Hal ini akan menjadi fondasi kuat dalam rangka menyukseskan program-program yang direncanakan di bidang masing-masing, serta menjadi langkah awal menuju perbaikan bangsa dan negara. Semoga harapan ini bisa dicapai.[]
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sudah dilantik oleh Presiden SBY pada Kamis 22 Oktober 2009. Kini, tiap menteri sudah mulai bekerja di bidang masing-masing. Sementara itu, rakyat menunggu hasil kerja nyata dari para menteri tersebut. Tentu saja, keberhasilan menteri dalam menjalankan tugasnya akan berdampak positif bagi rakyat. Sebaliknya bila menteri gagal, rakyat justru akan menerima dampak negatifnya.
Tidak bisa dimungkiri, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dalam negeri meliputi perbaikan kesejahteraan rakyat, reformasi birokrasi, penegakan hukum dan HAM, dan lain-lain. Sementara itu, tantangan dari luar negeri berupa gejolak ekonomi dunia yang belum pulih total, peningkatan peran Indonesia dalam diplomasi global, serta ancaman pertahanan nasional. Dengan besarnya tantangan tersebut, tentu diperlukan kerja keras para menteri untuk menghadapi dan menyelesaikan segenap persoalan-persoalan yang timbul.
Lantas, apakah tantangan tersebut dapat dihadapi dalam waktu 100 hari pemerintahan? Tentu saja tidak mungkin. Dalam waktu 100 hari, para menteri memang dapat melakukan banyak hal di bidang masing-masing. Tapi, masalah-masalah besar tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Misalnya, dalam perbaikan kesejahteraan rakyat, dimana BPS mengumunkan bahwa terdapat 32,5 juta rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan. Pertanyaannya, apakah menteri di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 15 juta dalam waktu 100 hari? Tentu saja target tersebut tidak bisa dicapai.
Karena itu, waktu 100 hari ke depan semestinya dimanfaatkan menteri untuk menyusun target-target realistis. Jangan sampai, target yang ditetapkan tersebut malah tidak bisa dicapai karena memang mustahil diraih dalam waktu singkat. Bila targetnya terlalu ambisius tapi tidak realistis, justru akan mengecewakan rakyat bila tidak tercapai. Hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja menteri tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah para menteri harus menyusun program-program jangka pendek yang realistis, serta dapat dilihat dan dirasakan hasilnya.
Menurut penulis, pemerintah perlu membuat program-program yang dapat dinikmati rakyat secara langsung. Di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat misalnya, para menteri dapat mengerjakan berbagai program yang langsung berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja melalui pengimplementasian proyek-proyek padat karya yang sebelumnya belum terlaksana, penjagaan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok melalui perbaikan produksi dan distribusi, dan lain-lain. Bila program tersebut berhasil, bukan hanya rakyat yang memperoleh keuntungan, tapi juga pemerintah. Hal ini menguntungkan pemerintah karena rakyat akan memiliki pandangan positif bagi kabinet baru, sehingga semangat para menteri untuk mengabdi pada rakyat makin meningkat. Tentu saja kondisinya berbeda bila sejak awal bekerja, kabinet sudah mendapat penilaian negatif rakyat.
Hal penting pula yang mesti dilakukan para menteri adalah memetakan masalah-masalah pada bidang masing-masing. Lalu, skala prioritas perlu ditetapkan dalam penyelesaiannya. Hal ini akan menjadi fondasi kuat dalam rangka menyukseskan program-program yang direncanakan di bidang masing-masing, serta menjadi langkah awal menuju perbaikan bangsa dan negara. Semoga harapan ini bisa dicapai.[]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar