Capres dan Penguatan Ekonomi Domestik

Dimuat di Seputar Indonesia, Rabu, 27 Mei 2009

Siapapun presiden yang terpilih dalam pemilihan presiden Juli mendatang, dipastikan menghadapi tantangan krisis ekonomi global yang berimbas pada ekonomi domestik. Salah satu dampak yang dirasakan saat ini adalah banyaknya perusahaan yang melakukan PHK karena turunnya permintaan. Akibatnya, pengangguran akan bertambah. BPS memperkirakan, pengangguran akan bertambah sebanyak 300.000 orang pada 2009. Bahkan besar kemungkinan, angka pengangguran akan bertambah lebih banyak daripada prediksi BPS tersebut.

Adanya imbas krisis ekonomi global ini memang tidak bisa dimungkiri mengingat Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang relatif terbuka baik di sektor finansial maupun sektor perdagangan (riil). Keterbukaan di sektor finansial ditandai dengan liberalisasi modal jangka pendek yang masuk ke pasar keuangan Indonesia. Sementara itu, keterbukaan perdagangan ditandai dengan makin berkurangnya hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun non-tarif. Dengan ciri ini, Indonesia sangat rentan terkena dampak gejolak ekonomi eksternal bila ketahanan domestik belum cukup kuat.

Karena itu, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang masih relatif kecil (terutama indikator PDB per kapita), Indonesia tidak bisa berbuat banyak dalam menyelesaikan krisis global yang bermula di AS ini. Tugas yang relevan adalah mengantisipasi dampak buruk yang berpeluang menimpa perekonomian domestik. Dengan kata lain, Indonesia bisa melakukan lebih banyak bila fokus pada penguatan ekonomi domestik.

Bagi penulis, penguatan ekonomi domestik inilah yang perlu menjadi fokus para capres dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi global. Program-program capres, terutama dalam bidang ekonomi, mestinya diarahkan untuk menguatkan ekonomi domestik. Ekonomi domestik yang kuat ditandai dengan ketahanan ekonomi terhadap berbagai gejolak eksternal. Kondisi ini dapat dicapai dengan mengandalkan berbagai potensi ekonomi domestik, melalui aktivitas produksi dan konsumsi.

Untuk menguatkan ekonomi domestik, industri haruslah berdaya saing tinggi. Selama ini, daya saing industri masih relatif rendah, yaitu berada urutan 54 dari 131 negara yang disurvei pada 2007-2008. Kondisi ini mengakibatkan produsen domestik tidak bisa bersaing dengan produsen-produsen asing, terutama Jepang dan China yang saat ini menggempur pasar domestik kita. Terlebih lagi, produsen domestik akan sangat kesulitan menembus pasar luar negeri mengingat persaingan antar negara-negara pengekspor makin ketat. Di sisi lain, dukungan dari konsumen sendiri juga masih rendah. Dengan kata lain, konsumen domestik masih menjadikan produk asing sebagai pilihan yang lebih menarik ketimbang produk sendiri. Akibatnya, potensi konsumsi domestik, tidak tersalurkan untuk membangun ketahanan ekonomi bangsa.

Meski penguatan ekonomi domestik merupakan tantangan terbesar bagi presiden yang terpilih, rakyat tetap berharap agar masalah yang dihadapi rakyat karena krisis ekonomi global ini dapat diatasi. Karena itu, rakyat akan melihat, siapa capres yang akan menjanjikan program-program ataupun strategi kebijakan untuk menguatkan ekonomi domestik dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi global. []

Sumber:
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/241971/

Pembangunan yang Peduli Lingkungan

Dimuat di Seputar Indonesia, Kamis 14 Mei 2009

Bagi yang menekuni ilmu ekonomi, tentu tidak asing lagi dengan hipotesis Simon Kuznets. Ekonom ini mengatakan, kenaikan pendapatan akan berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan sampai mencapai titik puncak. Bila pendapatan masih naik setelah titik puncak, kerusakan lingkungan akan berkurang. Dalam bentuk grafik, hipotesis ini digambarkan dengan kurva U terbalik atau inverted U.

Kita boleh sepakat atau tidak dengan hipotesis tersebut. Namun kenyataannya, kerusakan lingkungan memang merupakan fenomena yang dialami di negara-negara berkembang, yang notabene sedang gencar membangun. Pada kenyataannya, sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, memang memiliki sumber daya alam melimpah dan tenaga kerja yang relatif banyak. Dengan menggunakan faktor produksi tersebut, negara berkembang berpacu untuk membangun perekonomiannya, meski kerap kali harus mengorbankan lingkungan.

Hal ini bisa dilihat pada aktivitas seperti penebangan hutan secara cepat, eksploitasi barang tambang, eksploitasi sumber daya laut, pencemaran lingkungan (terutama pencemaran industri dalam limbah publik), dan masih banyak lagi aktivitas lainnya yang merusak lingkungan. Tak heran bila kerap kali terjadi fenomena bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan yang paling parah adalah pemanasan global yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Dengan menilik permasalahan di atas, sebagian besar ternyata merupakan aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan pemerintah, industri maupun masyarakat. Aktivitas ini dilakukan terutama untuk mencapai kemakmuran, meski harus mengorbankan lingkungan. Namun hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi mengingat kerusakan lingkungan bisa mengancam keselamatan umat manusia. Selain itu, aktivitas ekonomi pun tidak akan berlanjut lagi bila lingkungan mengalami kerusakan. Sebab, tidak mungkin produksi bisa jalan bila lingkungan (sumber daya alam) sudah habis.

Satu-satunya paradigma pembangunan yang bisa menyelamatkan lingkungan adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menempatkan lingkungan bukan sebagai objek yang dieksploitasi sebesar-besarnya atau dihabiskan sekaligus, melainkan sesuatu yang harus terus ada, sehingga kemakmuran pun tetap berlanjut. Memang ini bukan paradigma baru, tapi tetap saja belum diimplementasikan di negeri ini.

Di dalam konstitusi, memang sudah disebutkan bahwa pembangunan harus berlanjut dengan wawasan lingkungan. Di tambah lagi dengan berbagai peraturan seperti peraturan kehutanan, tata ruang, dan lain-lain. Dengan kata lain, kelestarian lingkungan yang tetap mengakomodasi kepentingan ekonomi, sebetulnya sudah ada aturannya. Namun persoalannya, pelaksanaan di masing-masing departemen teknislah yang bermasalah. Masih kerap ditemui pejabat negara yang tidak tahan godaan suap bila berhadapan dengan kepentingan pengusaha. Inilah tugas berat yang harus diselesaikan bagi siapa pun presiden yang terpilih. []

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/238273/

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Dimuat di Seputar Indonesia, Edisi Rabu 6 Mei 2009

Peta politik dalam rangka menghadapi pemilihan calon presiden (capres) makin jelas. Setelah JK-Wiranto mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres, tidak sulit menebak para capres dan cawapres berikutnya. SBY dan Megawati kemungkinan besar akan maju sebagai capres dan para cawapresnya pun makin mudah ditebak. Para capres dan cawapres ini akan bersaing memperoleh dukungan rakyat, yang nantinya diharapkan akan membangun negeri ini. Namun pertanyaannya, bagaimana mereka akan membangun pendidikan bila telah terpilih?

Pertanyaan ini memang sulit dijawab karena para capres dan pasangannya belum memublikasikan visi dan misinya. Karena itu, tulisan ini akan mengelaborasi tentang bagaimana seharusnya membangun pendidikan. Tentunya kita setuju, pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang makmur dan sejahtera, diiringi pula dengan kualitas sumber daya manusianya. Jadi, merupakan keharusan untuk membangun pendidikan bila ingin melihat bangsa ini meraih kemajuan.

Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang berkualitas dan bisa menjangkau segenap rakyat Indonesia. Bila ini direalisasikan, salah tujuan bangsa Indonesia yang tercantum di pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan tercapai. Kehidupan bangsa yang cerdas ini haruslah meliputi segenap rakyat tanpa memandang kemampuan ekonominya. Rakyat yang kurang mampu secara ekonomi pun juga bisa cerdas karena bisa mengakses pendidikan berkualitas yang disediakan pemerintah. Inilah pekerjaan besar bagi siapa pun yang terpilih sebagai presiden.

Untuk menciptakan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi segenap rakyat, para capres harus melakukan beberapa hal. Pertama, memperbaiki sistem pendidikan. Kurikulum harus didesain sedemikian rupa agar bisa mencerdaskan para peserta didik, bukannya sebaliknya. Kualitas pengajar (pendidik) juga harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu, infrastruktur yang mendukung pendidikan juga harus diperbaiki. Infrastruktur ini meliputi kelengkapan buku-buku, insentif penelitian bagi para pengajar (dosen), serta memperbanyak beasiswa bagi siswa ataupun guru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kedua, meningkatkan kemampuan anggaran pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas memang kerap kali mahal, terutama karena pendidikan membutuhkan infrastruktur. Namun beban tersebut tidak semestinya ditanggung peserta didik. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas ini harus ditanggung negara agar segenap rakyat Indonesia bisa menikmati pendidikan yang berkualitas.

Untuk membiayai pendidikan, negara membutuhkan sumber penerimaan yang cukup. Di negara-negara Eropa Utara, pendidikan gratis dan berkualitas bisa dinikmati warganya, di mana negara membiayai pendidikan tersebut dari penerimaan pajak. Karena itu, tak heran bila negara-negara yang menganut paham ekonomi negara kesejahteraan (welfare sate), biasanya tarif pajaknya tinggi. Namun Indonesia tidak perlu menerapkan tarif pajak yang tinggi bila ingin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi segenap warganya, sebab cukup dengan mengoptimalkan penerimaan dari sumber daya alam, Indonesia bisa merealisasikan pendidikan yang semacam itu.

Karena itu, siapa pun capres yang terpilih, membangun pendidikan harus merupakan prioritas. Penciptaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi segenap rakyat Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang harus diperjuangkan para pemimpin negeri ini. []

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/236106/

Meminimalisasi PHK

Dimuat di Harian Jogja, Selasa 5 Mei 2009

Hampir setiap dari kita setuju, krisis finansial global telah menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, terutama meningkatnya angka pengangguran. BPS memperkirakan pada 2009 akan terjadi penambahan pengangguran sekitar 300 ribu orang.

Seiring terjadinya krisis, ada beberapa faktor yang sepertinya menghambat pemulihan ekonomi, atau bahkan justru memperdalam krisis. Pertama, setiap tahun angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja bertambah. Data BPS menunjukkan pertambahan angkatan kerja antara Agustus 2007 sampai Agustus 2008 sebesar 2,01 juta orang, di mana pada 2007 sebesar 109,94 juta orang dan 2008 sebesar 111,95 juta orang. Sampai Agustus 2008, BPS memang masih mencatat penurunan angka pengangguran dari 9,11 persen atau 10,01 juta orang pada 2007 menjadi 8,39 persen atau 9,39 juta orang pada 2008. Ini terjadi karena perekonomian Indonesia belum memperoleh dampak signifikan dari krisis yang bermula di Amerika Serikat ini. Masalahnya menjadi buruk ketika tambahan angkatan kerja tidak bisa diserap pertambahan skala produksi atau pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, akan terjadi peningkatan tingkat pengangguran karena angkatan kerja tidak terserap oleh kesempatan kerja yang tercipta. Berkurangnya kesempatan kerja ini diakibatkan oleh penurunan permintaan produk-produk yang dihasilkan di Indonesia, terutama dari luar negeri. Sehingga “wajar” bila perusahaan mengurangi skala produksi, dan berujung pada maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kedua, kegemaran konsumen domestik terhadap produk luar negeri yang notabene memiliki substitusi di dalam negeri juga menjadi salah satu faktor tidak bergairahnya produsen dalam negeri. Kita akui, produk-produk dari luar sedang menyerbu pasar-pasar domestik. Tak ayal, para konsumen pun makin terbuai dengan berbagai jenis produk yang ditawarkan dengan harga dan kualitas yang kompetitif dengan produk dalam negeri. Kondisi ini pula yang mengakibatkan produsen dalam negeri kurang bergairah dalam berproduksi. Pasalnya, bila konsumsi produk berkurang, jelas-jelas produsen akan mengurangi produksi. Bila produksi berkurang, jalan keluarnya adalah mengurangi tenaga kerja. Sebab bila tenaga kerja terus dipertahankan dalam kuantitas tertentu, perusahaan akan bangkrut dan bisa jadi seluruh karyawannya akan di PHK.

Beberapa masalah inilah yang mengakibatkan merebaknya PHK di Indonesia. Tentunya setiap pihak perlu mencari solusi agar gelombang PHK bisa diminimalkan. Untuk meminimalkan PHK, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, sudah saatnya mengurangi penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, angkatan kerja harus memilih bekerja di bidang kewirausahaan. Perubahan pola pikir ini terutama harus dilakukan mahasiswa yang biasanya meramaikan pasar tenaga kerja, sehingga angka pengangguran bisa berkurang dan pertambahan tenaga kerja yang memasuki pasar tenaga kerja tidak berlebih.

Kedua, menggemari produk dalam negeri adalah sebuah keniscayaan. Teori ekonomi menyatakan, permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri. Dengan demikian, bila konsumen dalam negeri lebih memilih mengonsumsi produk dalam negeri, niscaya produsen dalam negeri akan bergairah untuk meningkatkan produksi. Bila produksi meningkat, produsen akan membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja perusahaan meningkat. Bila ini terjadi dalam skala masif, perilaku konsumen domestik yang lebih memilih produk dalam negeri, bisa berimplikasi pada menurunnya angka pengangguran di dalam negeri. Nah, tunggu apa lagi, sebelum PHK makin bertambah, ada baiknya kita mulai bertindak untuk memimalisir terjadinya PHK. []


Sumber: http://www.harianjogja.com/web2/