Dimuat di Seputar Indonesia, Selasa 28 April 2009
Bila dicermati peta politik akhir-akhir ini, tampaknya perhelatan pemilu yang akan berlangsung pada Juli mendatang akan diramaikan dengan persaingan antar tokoh-tokoh yang sudah malang-melintang di panggung perpolitikan nasional. Sebut saja tokoh-tokoh yang punya kans besar maju sebagai calon presiden seperti SBY, Megawati, dan Jusuf Kalla. Ada lagi tokoh-tokoh yang dijagokan sebagai calon wakil presiden seperti Prabowo, Sutiyoso, dan Hidayat Nur Wahid. Tentu saja, mereka semua berkomitmen untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia, hanya saja pencapaian cita-cita tersebut dilakukan dengan cara berbeda-beda. Tapi dengan cara-cara berbeda-beda tersebut, muncul satu pertanyaan, apakah benar bahwa ekonomi Indonesia sudah dalam track yang benar?
Pertanyaan, apakah Indonesia sudah dalam track yang benar bisa dijawab, salah satunya dengan melihat indikator regulasinya. Apakah regulasi-regulasi ekonomi sudah memihak pada rakyat? Ternyata, sebagian besar belum. Banyak regulasi-regulasi ekonomi di negeri ini yang tidak memihak pada rakyat, seperti UU PMA, energi, sumber daya air, dan berbagai macam regulasi lainnya yang ternyata makin meneguhkan dominasi asing di negeri ini. Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan asing makin leluasa melakukan eksploitasi SDA. Misalnya, gas di Aceh dieksploitasi Exxon Mobil bersama dengan Jepang, cadangannya mencapai 17,1 triliun kubik; emas di Irian Jaya dieksploitasi oleh Freeport, cadangan emasnya mencapai 86,2 juta ons emas. Dengan dominasi asing terhadap pengelolaan SDA di Indonesia, yang memang didukung oleh hasil negosiasi dan regulasi, keuntungan bangsa dan negara menjadi lebih kecil. Nah, bila jalan masih diteruskan, maka di samping kedaulatan ekonomi akan tercerabut, juga rakyat Indonesia akan bergelimang dalam kemiskinan dan penderitaan.
Bagi calon pemimpin yang menganggap bahwa kebijakan ekonomi Indonesia sudah dalam track yang benar, maka sudah bisa dipastikan bahwa tidak akan terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi. Bisa ditebak, arah ekonomi Indonesia pasca pemilu presiden adalah sumber daya alam kita makin jatuh pada negara asing. Dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Sebagai warga negara, perlu kita wacanakan ke masyarakat luas agar memilih pemimpin yang benar-benar punya agenda-agenda demokrasi ekonomi, termasuk di dalamnya adalah perubahan regulasi-regulasi yang selama ini merugikan rakyat. Lalu, bagaimana kalau belum ada calon pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut? Jawabnya, masih ada waktu untuk mewacanakan ke publik termasuk kepada calon pemimpin bahwa sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia butuh pemimpin yang memang berkomitmen untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang selama ini merugikan bangsa dan negara.
Saya kira pemilu kali ini merupakan momentum terbaik untuk mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari yang pro asing menjadi pro rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus memilih pemimpin yang memang berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap regulasi-regulasi yang selama ini tidak memihak pada rakyat Indonesia secara luas.[]
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233633/
Bila dicermati peta politik akhir-akhir ini, tampaknya perhelatan pemilu yang akan berlangsung pada Juli mendatang akan diramaikan dengan persaingan antar tokoh-tokoh yang sudah malang-melintang di panggung perpolitikan nasional. Sebut saja tokoh-tokoh yang punya kans besar maju sebagai calon presiden seperti SBY, Megawati, dan Jusuf Kalla. Ada lagi tokoh-tokoh yang dijagokan sebagai calon wakil presiden seperti Prabowo, Sutiyoso, dan Hidayat Nur Wahid. Tentu saja, mereka semua berkomitmen untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia, hanya saja pencapaian cita-cita tersebut dilakukan dengan cara berbeda-beda. Tapi dengan cara-cara berbeda-beda tersebut, muncul satu pertanyaan, apakah benar bahwa ekonomi Indonesia sudah dalam track yang benar?
Pertanyaan, apakah Indonesia sudah dalam track yang benar bisa dijawab, salah satunya dengan melihat indikator regulasinya. Apakah regulasi-regulasi ekonomi sudah memihak pada rakyat? Ternyata, sebagian besar belum. Banyak regulasi-regulasi ekonomi di negeri ini yang tidak memihak pada rakyat, seperti UU PMA, energi, sumber daya air, dan berbagai macam regulasi lainnya yang ternyata makin meneguhkan dominasi asing di negeri ini. Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan asing makin leluasa melakukan eksploitasi SDA. Misalnya, gas di Aceh dieksploitasi Exxon Mobil bersama dengan Jepang, cadangannya mencapai 17,1 triliun kubik; emas di Irian Jaya dieksploitasi oleh Freeport, cadangan emasnya mencapai 86,2 juta ons emas. Dengan dominasi asing terhadap pengelolaan SDA di Indonesia, yang memang didukung oleh hasil negosiasi dan regulasi, keuntungan bangsa dan negara menjadi lebih kecil. Nah, bila jalan masih diteruskan, maka di samping kedaulatan ekonomi akan tercerabut, juga rakyat Indonesia akan bergelimang dalam kemiskinan dan penderitaan.
Bagi calon pemimpin yang menganggap bahwa kebijakan ekonomi Indonesia sudah dalam track yang benar, maka sudah bisa dipastikan bahwa tidak akan terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi. Bisa ditebak, arah ekonomi Indonesia pasca pemilu presiden adalah sumber daya alam kita makin jatuh pada negara asing. Dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Sebagai warga negara, perlu kita wacanakan ke masyarakat luas agar memilih pemimpin yang benar-benar punya agenda-agenda demokrasi ekonomi, termasuk di dalamnya adalah perubahan regulasi-regulasi yang selama ini merugikan rakyat. Lalu, bagaimana kalau belum ada calon pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut? Jawabnya, masih ada waktu untuk mewacanakan ke publik termasuk kepada calon pemimpin bahwa sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia butuh pemimpin yang memang berkomitmen untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang selama ini merugikan bangsa dan negara.
Saya kira pemilu kali ini merupakan momentum terbaik untuk mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari yang pro asing menjadi pro rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus memilih pemimpin yang memang berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap regulasi-regulasi yang selama ini tidak memihak pada rakyat Indonesia secara luas.[]
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233633/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar