Dimuat di Seputar Indonesia, Kamis 20 November 2009
Kita tahu, pemimpin dipilih agar mereka dapat membawa kemaslahatan bagi rakyat. Tapi, apabila keadaan tersebut tidak tercapai, wajar bila muncul kekecewaan dan tuntutan agar pemimpin tersebut melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada rakyat. Ekspresi kekecewaan dan tuntutan rakyat biasanya tersalurkan lewat berbagai cara, salah satunya adalah parlemen on line.
Adanya parlemen on line merupakan fenomena yang menarik dicermati akhir-akhir ini. Penahanan Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, di mana kedua tokoh tersebut dianggap mewakili hati nurani rakyat, dinilai bertentangan dengan aspirasi rakyat. Pun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap dikriminilasasi oleh lembaga penegak hukum lain, menimbulkan reaksi pemihakan pada KPK. Pemihakan tersebut terutama terlihat di dunia maya, melalui situs jejaring facebook. Tentu saja, sikap rakyat juga terwujud dalam aksi demonstrasi, dan lain-lain.
Fenomena parlemen on line ini tampaknya menarik karena dukungan rakyat dengan sangat mudahnya teridentifikasi hanya dengan menyatakan dukungan secara on line. Karena itu, sebagian rakyat merasa tidak perlu membuang energi dengan turun lapangan, sebagaimana yang dulu kerap dilakukan. Namun sekarang, aspirasi tersebut dapat tersampaikan hanya dengan duduk santai di depan komputer sambil berselancar di dunia maya.
Memang parlemen on line merupakan media yang menarik dan efisien dalam menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, terlalu menyederhanakan masalah bila aspirasi di parlemen on line merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Misalnya, penolakan terhadap penahanan Bibit dan Chandra diekspresikan melalui parlemen on line dengan facebook, yang sudah memiliki anggota lebih dari 1 juta orang. Bila pemerintah menangguhkan penahanan Bibit dan Chandra hanya berdasarkan dukungan yang ada di facebook, tentu kredibilitas pemerintah dipertanyakan. Kalau fenomena ini terus terjadi, tentu menjadi preseden buruk dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.
Namun bukan berarti rakyat tidak boleh menjadikan parlemen on line sebagai sarana penyampai aspirasi. Sebab, aspirasi melalui dunia maya bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang mestinya sesuai dengan keinginan rakyat. Walau tak ada jaminan bila sarana ini dapat efektif dalam menyampaikan aspirasi, tapi tak salah bila rakyat menggunakannya bila apa yang diharapkan bertentangan dengan yang dilakukan pemerintah. Lagi pula, anggota DPR yang diharapkan dapat menjadi pembela kepentingan rakyat, kerap kali justru bertentangan dengan hati nurani rakyat.
Karena itu, pemerintah tidak perlu acuh tak acuh terhadap aspirasi rakyat yang melalui parlemen on line. Pemerintah perlu berintrospeksi diri terhadap aspirasi tersebut, meski tetap harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil kebijakan. []
Kita tahu, pemimpin dipilih agar mereka dapat membawa kemaslahatan bagi rakyat. Tapi, apabila keadaan tersebut tidak tercapai, wajar bila muncul kekecewaan dan tuntutan agar pemimpin tersebut melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada rakyat. Ekspresi kekecewaan dan tuntutan rakyat biasanya tersalurkan lewat berbagai cara, salah satunya adalah parlemen on line.
Adanya parlemen on line merupakan fenomena yang menarik dicermati akhir-akhir ini. Penahanan Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, di mana kedua tokoh tersebut dianggap mewakili hati nurani rakyat, dinilai bertentangan dengan aspirasi rakyat. Pun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap dikriminilasasi oleh lembaga penegak hukum lain, menimbulkan reaksi pemihakan pada KPK. Pemihakan tersebut terutama terlihat di dunia maya, melalui situs jejaring facebook. Tentu saja, sikap rakyat juga terwujud dalam aksi demonstrasi, dan lain-lain.
Fenomena parlemen on line ini tampaknya menarik karena dukungan rakyat dengan sangat mudahnya teridentifikasi hanya dengan menyatakan dukungan secara on line. Karena itu, sebagian rakyat merasa tidak perlu membuang energi dengan turun lapangan, sebagaimana yang dulu kerap dilakukan. Namun sekarang, aspirasi tersebut dapat tersampaikan hanya dengan duduk santai di depan komputer sambil berselancar di dunia maya.
Memang parlemen on line merupakan media yang menarik dan efisien dalam menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, terlalu menyederhanakan masalah bila aspirasi di parlemen on line merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Misalnya, penolakan terhadap penahanan Bibit dan Chandra diekspresikan melalui parlemen on line dengan facebook, yang sudah memiliki anggota lebih dari 1 juta orang. Bila pemerintah menangguhkan penahanan Bibit dan Chandra hanya berdasarkan dukungan yang ada di facebook, tentu kredibilitas pemerintah dipertanyakan. Kalau fenomena ini terus terjadi, tentu menjadi preseden buruk dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.
Namun bukan berarti rakyat tidak boleh menjadikan parlemen on line sebagai sarana penyampai aspirasi. Sebab, aspirasi melalui dunia maya bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang mestinya sesuai dengan keinginan rakyat. Walau tak ada jaminan bila sarana ini dapat efektif dalam menyampaikan aspirasi, tapi tak salah bila rakyat menggunakannya bila apa yang diharapkan bertentangan dengan yang dilakukan pemerintah. Lagi pula, anggota DPR yang diharapkan dapat menjadi pembela kepentingan rakyat, kerap kali justru bertentangan dengan hati nurani rakyat.
Karena itu, pemerintah tidak perlu acuh tak acuh terhadap aspirasi rakyat yang melalui parlemen on line. Pemerintah perlu berintrospeksi diri terhadap aspirasi tersebut, meski tetap harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil kebijakan. []
Tidak ada komentar:
Posting Komentar