Perbaikan Regulasi Ekonomi

Dimuat di Seputar Indonesia, Selasa 28 April 2009

Bila dicermati peta politik akhir-akhir ini, tampaknya perhelatan pemilu yang akan berlangsung pada Juli mendatang akan diramaikan dengan persaingan antar tokoh-tokoh yang sudah malang-melintang di panggung perpolitikan nasional. Sebut saja tokoh-tokoh yang punya kans besar maju sebagai calon presiden seperti SBY, Megawati, dan Jusuf Kalla. Ada lagi tokoh-tokoh yang dijagokan sebagai calon wakil presiden seperti Prabowo, Sutiyoso, dan Hidayat Nur Wahid. Tentu saja, mereka semua berkomitmen untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia, hanya saja pencapaian cita-cita tersebut dilakukan dengan cara berbeda-beda. Tapi dengan cara-cara berbeda-beda tersebut, muncul satu pertanyaan, apakah benar bahwa ekonomi Indonesia sudah dalam track yang benar?

Pertanyaan, apakah Indonesia sudah dalam track yang benar bisa dijawab, salah satunya dengan melihat indikator regulasinya. Apakah regulasi-regulasi ekonomi sudah memihak pada rakyat? Ternyata, sebagian besar belum. Banyak regulasi-regulasi ekonomi di negeri ini yang tidak memihak pada rakyat, seperti UU PMA, energi, sumber daya air, dan berbagai macam regulasi lainnya yang ternyata makin meneguhkan dominasi asing di negeri ini. Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan asing makin leluasa melakukan eksploitasi SDA. Misalnya, gas di Aceh dieksploitasi Exxon Mobil bersama dengan Jepang, cadangannya mencapai 17,1 triliun kubik; emas di Irian Jaya dieksploitasi oleh Freeport, cadangan emasnya mencapai 86,2 juta ons emas. Dengan dominasi asing terhadap pengelolaan SDA di Indonesia, yang memang didukung oleh hasil negosiasi dan regulasi, keuntungan bangsa dan negara menjadi lebih kecil. Nah, bila jalan masih diteruskan, maka di samping kedaulatan ekonomi akan tercerabut, juga rakyat Indonesia akan bergelimang dalam kemiskinan dan penderitaan.

Bagi calon pemimpin yang menganggap bahwa kebijakan ekonomi Indonesia sudah dalam track yang benar, maka sudah bisa dipastikan bahwa tidak akan terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi. Bisa ditebak, arah ekonomi Indonesia pasca pemilu presiden adalah sumber daya alam kita makin jatuh pada negara asing. Dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Sebagai warga negara, perlu kita wacanakan ke masyarakat luas agar memilih pemimpin yang benar-benar punya agenda-agenda demokrasi ekonomi, termasuk di dalamnya adalah perubahan regulasi-regulasi yang selama ini merugikan rakyat. Lalu, bagaimana kalau belum ada calon pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut? Jawabnya, masih ada waktu untuk mewacanakan ke publik termasuk kepada calon pemimpin bahwa sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia butuh pemimpin yang memang berkomitmen untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang selama ini merugikan bangsa dan negara.

Saya kira pemilu kali ini merupakan momentum terbaik untuk mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari yang pro asing menjadi pro rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus memilih pemimpin yang memang berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap regulasi-regulasi yang selama ini tidak memihak pada rakyat Indonesia secara luas.[]

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233633/

Stabilitas Politik Menuju Kemajuan Ekonomi

Dimuat di Seputar Indonesia, Selasa, 21 April 2009

Hiruk-pikuk perhelatan politik terbesar bangsa ini belumlah usai. Pasca pemilihan umum legislatif pada 9 April kemarin, rakyat Indonesia kembali akan memilih presiden dan wakil presiden pada bulan Juli. Antara April sampai Juli pun diisi dengan konsolidasi partai-partai untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Tak heran bila pemberitaan politik di media massa masih mendominasi dibanding berita lainnya.

Bukan hanya media, pemerintah juga fokus dalam penyelenggaraan pemilu karena yang paling bertanggung jawab atas pemilu memang pemerintah. Karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar dengan niat untuk menjadikan pemilu ini lancar, tertib, dan damai. Selain pemerintah dan media, rakyat juga ikut terkuras energinya dalam perhelatan akbar ini. Pada masa kampanye, ibaratnya rakyat memiliki pekerjaan baru, yaitu ikut meramaikan kampanye. Tentunya ada imbalannya karena yang mengikuti kampanye ini notabene dari kalangan menengah ke bawah yang memang menginginkan kompensasi dari waktu yang telah mereka luangkan. Sementara bagi kaum menengah ke atas, tidak mungkin membuang-buang waktu di bawah terik matahari, hanya untuk mendengarkan “ocehan” dari para pemimpin partai.

Karena pemerintah, media, dan rakyat sibuk mengurusi politik, tepatlah bila tahun ini disebut pula sebagai tahun politik. Tahun ini, rakyat akan menentukan pilihan pada tokoh yang akan bekerja untuknya selama 5 tahun ke depan. Tentunya harapan rakyat adalah terjadi perubahan terhadap kondisi mereka dari yang kurang baik menjadi baik, terutama menyangkut tingkat kesejahteraan. Pasalnya, saat ini rakyat sedang dibebani penderitaan akut akibat makin kecilnya kesempatan kerja dan makin rendahnya kepemilikan rakyat kecil terhadap aset-aset ekonomi. Akibatnya, Indonesia masih berkubang dengan angka kemiskinan 15,9 persen (versi BPS Maret 2008) dari sekitar 225 juta jiwa penduduk Indonesia, serta tingkat pengangguran sebesar 8,5 persen dari 111,5 juta jiwa angkatan kerja.

Karena itu, tentu kita berharap agar pemilu ini membawa perubahan besar berkenaan peningkatan kesejahteraan rakyat. Memang tantangannya berat karena terdapat beberapa faktor penghambat. Pertama, terjadi kecenderungan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di masa mendatang. Tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa ini makin berat. Berbagai prediksi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 ini hanya berkisar antara 4 sampai 5 persen. Tentunya ini makin mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga pertambahan tenaga kerja tiap tahunnya malah tidak bisa diserap oleh peningkatan aktivitas ekonomi. Karena itu, meski tetap terjadi pertumbuhan, bisa saja pengangguran makin bertambah dan kesejahteraan rakyat makin turun. Kedua, bila pemilu yang mengantarkan pemimpin ternyata menimbulkan konflik berkepanjangan, maka efeknya akan merugikan rakyat, dan berimplikasi lebih luas pada dunia bisnis.

Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk tetap menjaga stabilitas politik di negeri ini agar permasalahan ekonomi Indonesia, terutama karena dampak dari adanya krisis finansial global, dapat kita lewati dengan selamat. Bila stabilitas politik pasca pemilu tercipta, ini akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di tanah air. Diharapkan dengan ekonomi yang bergairah, kesejahteraan rakyat akan semakin baik.