Pelatihan Olah Data Statistik Prodi Ekonomi

Program Studi Ekonomi Universitas AMIKOM Yogyakarta mengadakan pelatihan olah data statistik menggunakan program STATA (Selasa, 29 Januari 2019). Pelatihan ini dipandu oleh Randi Kurniawan SE., M.Sc dari lembaga INSPECT Multi Konsultan. Agenda ini diikuti oleh Dosen-dosen Program Studi Ekonomi.

Program STATA sendiri ini berfungsi untuk menganalisis data baik mikro ataupun makro yang bersifat longitudinal sehingga sangat populer digunakan oleh peneliti-peneliti dari berbagai kalangan. Adapun materi yang disampaikan mencakup pengenalan STATA, manajemen data, serta analisis statistik (uji korelasi, uji perbedaan, regresi OLS, data panel, dan uji asumsi klasik). Pelatihan ini juga  membahas mengenai cara menginput data, mengimpor dan mengekspor data, membuat label, menggabungkan data, melakukan analisis dan membaca output analisis.

Sumber; http://www.amikom.ac.id/index.php/main/berita/pelatihan-olah-data-statistik-prodi-ekonomi
Tanggal, 11 Februari 2019

Langkah-langkah Penggunaan Stata untuk Mengolah Data IFLS

Acara Academic Mastering yang diadakan oleh Career Development Center, Fisipol kembali di gelar pada  Jumat (15/9). Dalam acara kali ini, CDC mengadakan pelatihan penggunaan stata dalam riset akademik untuk mengolah data IFLS. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang yang berasal dari kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik Fisipol, dengan dipandu oleh Randi Kurniawan, S.E. dari Lembaga Penelitian INSPECT. Tujuan diadakan pelatihan ini adalah agar peserta mampu untuk mengunduh dan membersihkan data, mengolah (correlation & regression analysis) data, serta menginterpretasikannya.

Stata sendiri merupakan sebuah program statistik yang dibuat pada tahun 1985 oleh Stata corp. Program ini memiliki kemampuan fungsi statistik yang sangat lengkap sehingga Stata menjadi program yang paling populer digunakan oleh peneliti dari berbagai kalangan, untuk mengolah maupun menganalisis data. Hingga saat ini, terdapat beberapa versi Stata berdasarkan jumlah variabel dan jumlah observasi yang bisa disimpan di memory, seperti: Stata MP (Multiprocessor): versi ultimate dari Stata (32.767 variabel dan 20 juta observasi), Stata SE (Special Edition): versi untuk pengunaan database besar (32.767 variabel dan 2,14 juta observasi), Stata IC (Inter Cooled): versi standar Stata (2.047 variabel dan 2,14 juta observasi), dan Small Stata: versi Stata yang lebih kecil dari versi standar (99 variabel dan 1.200 observasi).

Untuk menganalisis data menggunakan Stata, tahap-tahap yang dilakukan adalah: memasukkan dataset ke memory, mengolah dataset dengan seperangkat perintah, dan menyimpan/menampilkan output. Tahap-tahap inilah yang dilakukan oleh peserta pelatihan dengan dipandu trainer. Sebelum tahap-tahap tersebut dilakukan, sebagai bentuk pengenalan, Randi selaku trainer menjelaskan hal-hal umum mengenai Stata seperti: tampilan umum Stata, cara mengoperasikan, jenis file Stata, direktori global, hingga bagaimana cara meng-update perintah. Untuk mempermudah praktik, Randi memberikan sumber data untuk latihan peserta yang sudah ia kemas dalam 1 folder khusus.

Setelah peserta mendapatkan data-data yang diperlukan, peserta diperintahkan untuk mengupload data-data yang ia dapat ke dalam Stata. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyiapkan data untuk dianalisis. Tahap-tahap yang dilakukan peserta untuk menyiapkan data, seperti: memeriksa data (browse, edit, describe, summarize, tabulate, tabstat, inspect, codebook, list), memanipulasi/mengubah data (keep, drop, replace, rename, sort, order), membuat variabel baru (generate, egen), melabelkan/memberi nilai label pada data (label var, label define, label value), dan yang terakhir adalah menggabungkan data dari sumber file yang berbeda (merge). Dalam melakukan proses persiapan data, Randi tidak hanya menjelaskan materi lewat slide power point, tetapi juga memandu peserta yang merasa kebingungan hingga peserta mampu menyiapkan data untuk dianalisis.

Ketika proses persiapan data selesai dilakukan oleh semua peserta, Randi mulai mengenalkan IFLS atau Indonesia Family Life Survey. Indonesia Family Life Survey (IFLS) atau Survei Aspek Kerumahtanggaan Indonesia (Sakerti) adalah Survei yang bersifat multi-level (rumah tangga, individu, komunitas, dan fasilitas), multi-topik, berskala besar, dan longitudinal. Dalam survei ini, terdapat dua komponen utama yang meliputi: survei rumah tangga dan individu, dan survei komunitas dan fasilitas. IFLS merupakan survei ilmiah, yang instrumennya disusun untuk menjawab pertanyaan riset tertentu. Sifatnya yang longitudinal berfungsi untuk melihat perubahan individu seiring bertambahnya umur, membantu mengatasi permasalahan reverse causality dalam analisis, serta memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian dampak kebijakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam mengenalkan IFLS, Randi tidak hanya menjelaskan apa itu IFLS, tetapi juga   poin-poin penting lainnya yang berkaitan dengan IFLS, seperti: periode waktu IFLS, sebaran lokasi IFLS, sampel IFLS, struktur kuesioner IFLS, hingga struktur penamaan file di kuisioner. Setelah paham mengenai IFLS, peserta melakukan eksekusi inti  dari pelatihan ini dengan menyiapkan data IFLS. Langkah yang dilakukan peserta dalam tahap ini adalah mengolah data menjadi bentuk variabel-variabel yang diinginkan. Menurut Randi, untuk mendapatkan variabel yang diinginkan, peserta perlu memahami dengan baik pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang terkait. (ASA)

sumber: http://fisipol.ugm.ac.id/langkah-langkah-penggunaan-stata-untuk-mengolah-data-ifls/
tanggal, 18 November 2017

Pelatihan Stata (Dasar)

INSPECT Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan Stata untuk Kelas Dasar. Bagi mahasiswa, peneliti, dosen yang berminat mengikuti pelatihan ini, silakan menghubungi contact person yang tercantum dalam poster di atas 

Kemiskinan dan Ketimpangan

Dimuat di Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2017

Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan rutin terkait perkembangan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk miskin naik dan ketimpangan pengeluaran cenderung stagnan.

Dalam laporan tersebut, jumlah penduduk miskin naik dari 27,76 juta orang pada September 2016 menjadi 27,77 orang pada Maret 2017, atau bertambah sebesar 6,9 ribu orang. Pada periode yang sama, perkembangan ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Rasio Gini hanya turun 0,001 poin dari posisi 0,394 pada September 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017.

Dua indikator di atas menunjukkan besarnya tantangan pembangunan di Indonesia. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil dalam beberapa tahun terakhir belum tercermin sepenuhnya pada peningkatan kesejahteraan penduduk, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan dan yang masih rentan miskin. Memang jumlah penduduk miskin turun drastis dibanding tahun 1998 yang mencapai 49,5 juta orang (24,2 persen dari total penduduk). Namun sejak tahun 2013, kinerja pengentasan kemiskinan stagnan.

Selain belum signifikan mengentaskan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi juga belum berkontribusi dalam mempersempit jurang kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Bahkan muncul indikasi makin melebar karena pertumbuhan pendapatan kelompok kaya lebih cepat dibanding kelompok miskin. Data Bank Dunia menunjukkan, antara tahun 2003 dan 2010, konsumsi per orang untuk 10 persen penduduk terkaya Indonesia naik lebih dari 6 persen per tahun setelah memperhitungkan inflasi, tapi bagi 40 persen penduduk termiskin hanya naik kurang dari 2 persen per tahun. Data Bank Dunia juga menunjukkan pada tahun 2002, 10 persen dari penduduk terkaya mengkonsumsi sama banyaknya dengan 42 persen penduduk termiskin, sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi 54 penduduk termiskin.

Kinerja pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keterkaitan yang erat antara kemiskinan dan ketimpangan. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan aset yang dimiliki, orang miskin akan kesulitan untuk memperoleh pendapatan. Sebaliknya, orang kaya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengakumulasi aset, sehingga bisa dengan mudah memperoleh penghasilan yang tinggi. Akibatnya, kesenjangan semakin melebar antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan karena implikasinya bisa melebar ke ranah kehidupan sosial, politik, dan keamanan. Bank Dunia menyebutkan bahwa daerah-daerah dengan ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata nasional memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan dengan daerah dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Selain itu, isu ketimpangan bisa dengan mudah dibawa ke ranah politik guna menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Solusi Komprehensif

Meski permasalahan kemiskinan dan ketimpangan memiliki penanganan yang sedikit berbeda, tetapi terdapat keterkaitan erat di antara keduanya. Masalah kemiskinan dan ketimpangan harus ditangani dengan kebijakan komprehensif. Kebijakan jangka pendek saja belum cukup, tetapi perlu kebijakan jangka menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, kebijakan yang tepat melalui pemberian bantuan yang ditujukan secara langsung kepada orang miskin. Pemerintah memang telah melakukan langkah ini melalui berbagai program bantuan dan perlindungan sosial, di antaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kantor Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan Beras Sejahtera (Rastra). Hal yang masih disoroti adalah masih terjadinya penyaluran yang salah sasaran dan keterlambatan dalam distribusi bantuan, seperti kasus distribusi beras sejahtera pada awal tahun 2017 lalu.  Langkah lainnya adalah menjaga kestabilan harga-harga, terutama barang kebutuhan pokok. Kenaikan harga akan menambah pengeluaran konsumsi sehingga berpotensi membuat orang yang rentan miskin menjadi jatuh miskin.

Dalam jangka menengah, perlu perbaikan institusi pelayanan publik sehingga menghasilkan layanan berkualitas, terutama bagi penduduk miskin. APBN/APBD harus dialokasikan untuk memberikan layanan yang berkualitas bagi rakyat. Korupsi anggaran sangat buruk dampaknya bagi masyarakat karena mengurangi manfaat yang harusnya dirasakan dari layanan publik. Dalam jangka panjang, akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi rakyat miskin sangat penting. Orang yang jatuh miskin lebih banyak disebabkan oleh lingkungan di mana dia lahir. Oleh karena itu,  penanganan kesehatan harus dimulai dari kandungan, karena sejak anak dalam kandungan sudah membutuhkan nutrisi untuk perkembangan otak. Penanganan tersebut berlanjut pada proses kelahiran, bayi, balita, hingga masuk usia sekolah. Selanjutnya, penanganan pendidikan dilakukan dengan menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau baik dari segi lokasi maupun biaya. Penanganan kesehatan dan pendidikan memegang peran penting dalam mengantarkan anak yang terlahir miskin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan kehidupan yang sehat dan terdidik, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mampu keluar dari kemiskinan. []

Setelah Amnesti Pajak Berakhir

Kedaulatan Rakyat, 4 April 2017
 

Program amnesti pajak periode III telah berakhir tanggal 31 Maret 2017. Berakhirnya periode III ini sekaligus mengakhiri program amnesti pajak yang digulirkan Pemerintah sejak 1 Juli 2016. Setelah amnesti berakhir, pemerintah menyatakan akan lebih tegas menindak Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.  

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, hingga penutupan amnesti pajak periode III, total uang yang masuk ke kas negara sebesar Rp 135 triliun, terdiri dari uang tebusan Rp. 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp 18,8 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun. Jumlah aset yang dilaporkan sebesar Rp 4.866 triliun, terdiri dari deklarasi dalam negeri Rp 3.687 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.032 triliun, dan repatriasi Rp 147 triliun. Dari target yang ditetapkan, deklarasi harta melampui target Rp 4.000 triliun, sementara target uang tebusan Rp 165 triliun hanya tercapai 70 %. Adapun target repatriasi Rp 1.000 triliun, ternyata hanya tercapai 14,7 %. Namun secara umum kinerja pelaksanaan amnesti pajak, terutama deklarasi harta dan penerimaan uang tebusan, dinilai cukup baik, apalagi bila dibandingkan dengan pengalaman negara lainnya yang melakukan amnesti pajak.   

Selama 9 bulan program amnesti berjalan, terdapat 965.983 WP yang ikut serta dalam amnesti pajak. Bagi WP yang telah mengikuti amnesti pajak dan melaporkan harta/aset dengan benar, barangkali perasaannya sudah lega karena sudah tidak “dihantui” lagi sanksi perpajakan atas kewajiban pajak masa lalu. Sebaliknya, bagi WP yang menunggak pajak dan/atau masih menyembunyikan harta yang dimiliki, barangkali perasaannya akan was-was nantinya jika pemerintah lebih agresif melakukan penindakan.

Kepatuhan Membayar Pajak

Untuk menjalankan roda pembangunan, diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling dominan dan menjadi kunci bagi terlaksananya pembangunan. Dalam APBN 2017, dari target penerimaan Rp 1.750,3 triliun, sebanyak Rp 1.498,9 triliun (85,6 %) bersumber dari perpajakan, sisanya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 250 triliun (14,3 %), dan hibah Rp 1,4 triliun (0,1 %).

Salah satu upaya menggenjot penerimaan negara dari pajak adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Seperti diketahui, sistem pembayaran pajak menggunakan self assessment, di mana setiap WP menghitung, mengisi, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem ini memungkinkan WP tidak menyampaikan informasi dengan benar mengenai kewajiban pajaknya.

Program amnesti pajak diharapkan dapat menyediakan dan memperluas informasi mengenai harta/kekayaan WP sehingga database basis pajak lebih akurat. Penegakan aturan setelah program amnesti pajak berakhir diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Namun upaya ini harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran akan mendorong masyarakat patuh membayar pajak. Kesadaran bisa muncul jika masyarakat memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan. Manfaat dari pajak memang tidak bisa dirasakan secara langsung sesaat setelah membayar pajak. Pajak akan dikumpulkan terlebih dulu oleh pemerintah, lalu disalurkan melalui kegiatan pembangunan. Namun sangat mungkin terjadi bila di satu sisi ada masyarakat yang menerima manfaat lebih dari pembangunan, tapi di sisi lain ada yang kurang atau bahkan sama sekali tidak memperoleh manfaat. Bagi masyarakat yang memperoleh manfaat dari pembangunan dan mengetahui bahwa manfaat tersebut berasal dari pajak, maka besar kemungkinan kesadaran membayar pajaknya akan tinggi. Sebaliknya, bagi masyarakat yang kurang atau sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan, maka kecil kemungkinan memiliki kesadaran membayar pajak.

Untuk itu, setelah amnesti pajak berakhir, di samping pemerintah membenahi administrasi perpajakan, penguatan SDM petugas pajak, dan penegakan aturan, juga harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui upaya pembangunan yang merata dan berkeadilan, terutama dengan menyediakan kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan yang tidak hanya terjangkau tapi juga berkualitas. Jika masyarakat sudah memperoleh manfaat dari pembangunan, maka hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. []   

Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2016 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan perlu percepatan pembangunan nasional untuk memutus rantai kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. Menurut Presiden, permasalahan ini sudah ada sejak lama, tetapi belum terselesaikan hingga sekarang.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan pada Maret 2016 sebesar 10,86 % dengan jumlah penduduk miskin 28,01 juta orang. Angka ini turun dibanding 10 tahun lalu, dimana tingkat kemiskinan sebesar 17,75 % dan jumlah penduduk miskin sekitar 39,3 juta orang pada Maret 2006. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 sebesar 5,5 % dengan jumlah penganggur sekitar 7,02 juta orang. Angka ini juga turun dibanding 10 tahun lalu, dimana tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,45 % dan jumlah penganggur sekitar 11,1 juta orang pada Februari 2006. Data ini menunjukkan penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin dan menganggur selama kurun waktu 10 tahun, meski beberapa kalangan menilai pencapaian ini belum memuaskan. 

Yang menarik dicermati adalah permasalahan ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan koefisien gini. Berdasarkan data BPS, Koefisien Gini pada September 2015 sebesar 0,40. Angka ini justru lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 0,38 lalu meningkat hingga Maret 2015 sebesar 0,41. Ini menunjukkan makin buruknya ketimpangan pengeluaran selama periode 2010 – Maret 2015, meskipun sudah mulai membaik pada Periode Maret 2015 hingga September 2015.

Kemajuan perekonomian antar wilayah juga timpang. Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2015 disumbangkan oleh Jawa (58,2%), Sumatera (22,2%), Kalimantan (8,15%), Sulawesi 5,9%), dan wilayah lainnya (5,43%). Lebih dari setengah “kue” ekonomi Indonesia dihasilkan dan dinikmati penduduk di Jawa. Upaya pemerintah untuk memperbesar porsi luar Jawa nampaknya belum berhasil. Terbukti, kondisi sekarang lebih buruk dibanding tahun 2007, dimana sumbangan Jawa lebih kecil yakni 57,9%.  

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan. Dalam Nawacita, terdapat agenda membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan bukan lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Salah satu upaya pemerintah adalah membangun infrastruktur secara massif di luar Jawa yang menjangkau desa-desa, daerah pinggiran, dan wilayah perbatasan. Upaya lain yang sangat penting adalah menciptakan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

KEK Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Luar Jawa

Penciptaan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru tercermin dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI. Kebijakan ini bertujuan untuk memacu perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bentuk kebijakannya adalah pemberian fasilitas dan kemudahan untuk investasi di KEK yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan fasilitas ini, KEK diharapkan dapat menarik investasi dan menjadi penggerak ekonomi di wilayah pinggiran.

Sesuai UU No. 39 Tahun 2009, KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK menjadi “khusus” karena adanya fasilitas dan kemudahan yang komprehensif untuk investor, meliputi fasilitas fiskal (perpajakan, kepabeanan, dan cukai) dan non-fiskal (kemudahan pertanahan, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan lalu lintas barang). Selain itu, Pemerintah memprioritaskan dukungan infrastruktur konektivitas di luar KEK, seperti pelabuhan, jalan, rel kereta api, dan bandara, serta penyediaan energi seperti listrik dan gas. Infrastuktur konektivitas yang memadai akan menjadikan biaya logistik lebih murah. Adanya fasilitas dan kemudahan yang komprehensif serta dukungan infrastruktur konektivitas tersebut akan meningkatkan daya saing investor di KEK.

Berdasarkan data Sekretariat Dewan Nasional KEK, saat ini telah ditetapkan 10 KEK di Indonesia, meliputi Sei Mangkei di Sumatera Utara, Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, Palu di Sulawesi Tengah, Bitung di Sulawesi Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Morotai di Maluku Utara, dan Sorong di Papua Barat. Dengan persebaran 10 KEK di setiap pulau besar di Indonesia ini, utamanya di luar Jawa, keberhasilan KEK tentu akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian wilayah dan memajukan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Perekonomian wilayah di luar Jawa akan tumbuh lebih cepat serta lebih banyak penduduk yang akan menikmati “kue” ekonomi.  

Namun disadari dampak signifikan KEK belum dirasakan saat ini mengingat pengembangannya masih relatif baru. Dari 10 KEK, hanya Sei Mangkei dan Tanjung Lesung yang sudah beroperasi dan siap menerima investor, sedangkan 8 KEK lainnya masih dibangun. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang KEK masih harus bekerja keras untuk memastikan peningkatan investasi di 2 KEK yang sudah beroperasi, serta memastikan agar 8 KEK bisa dibangun dan dioperasikan sesuai target. Untuk itu, Pemerintah sebaiknya memfokuskan sumber daya untuk menyukseskan KEK yang sudah ada daripada membentuk KEK baru. Alasannya sederhana, meski KEK diprioritaskan, tetap saja anggaran Pemerintah terbatas untuk mendukung infrastruktur konektivitas KEK. Selain itu, dikhawatirkan pemerintah tidak fokus menyelesaikan permasalahan spesifik di setiap KEK sehingga berpotensi menghambat kemajuan KEK.       

Kita tentu berharap dengan keberhasilan KEK ini bisa berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. []

Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah baru-baru ini menyatakan asumsi target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan direvisi dari 5,2% menjadi 5,1%. Padahal pada Juli lalu, Pemerintah telah merevisi asumsi target pertumbuhan ekonomi dari 5,3% (APBN 2016) menjadi 5,2% (APBN Perubahan 2016).

Beberapa lembaga memproyeksi adanya perlambatan ekonomi. Dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Agustus 2016, BI menurunkan target pertumbuhan ekonomi dari 5%-5,4% menjadi 4,9%-5,3%. Jika diambil nilai tengah, pertumbuhan turun dari 5,2% menjadi 5,1%. Menurut BI, penurunan proyeksi disebabkan pemangkasan belanja pemerintah, tekanan ekonomi global, dan investasi swasta yang masih proses pemulihan. Sementara dalam laporan ekonomi kuartalan pada Maret dan Juni 2016, Bank Dunia mematok proyeksi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,1%.

Bila melihat ke belakang, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Data BPS menunjukkan penurunan pertumbuhan dari tahun 2011 (6,5%), 2012 (6,23%), 2013 (5,78%), 2014 (5,02%), dan 2015 (4,79%). Pemerintah dan BI menilai tahun 2015 sebagai titik terendah perlambatan ekonomi sehingga di tahun 2016 dan ke depan, ekonomi mulai bangkit. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi di atas 5%. 

Pelemahan Ekonomi Global

Kondisi ekonomi global yang diperkirakan mulai pulih tahun ini sejak krisis keuangan global tujuh tahun lalu tampaknya belum terjadi. Dalam Laporan Global Economic Prospect pada Juni 2016, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 mengalami penurunan dari 2,9% (prediksi Januari 2016) menjadi 2,4% (prediksi Juni 2016). Proyeksi ini berdasarkan beberapa kondisi seperti melambatnya pertumbuhan di negara-negara maju, harga komoditas yang tetap rendah, lemahnya perdagangan global, dan arus modal yang berkurang.

Pelemahan ekonomi global ini memicu pelemahan nilai ekspor Indonesia ke sejumlah negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India. Berdasarkan data BPS, pada periode Januari – Juli 2016, nilai ekspor Indonesia ke empat negara tujuan utama yang pangsanya sekitar 40% dari total nilai ekspor Indonesia, masing-masing mengalami penurunan, yaitu Tiongkok (-9,6%), Jepang (-6,2%), Amerika Serikat (-1,5%), dan India (-30%) dibanding periode yang sama tahun 2015. Pada periode Januari – Juli 2016, akumulasi nilai ekspor Indonesia sebesar USD 79,08 miliar atau turun 12% dibanding periode yang sama tahun 2015. Meski terjadi penurunan ekspor, neraca perdagangan masih surplus sebesar USD 4,1 miliar untuk akumulasi periode Januari – Juli 2016. Namun angka surplus ini turun sekitar 30% dibanding periode yang sama tahun 2015.   

Pemotongan Belanja

APBN memainkan peran penting dalam menstimulus perekonomian melalui investasi dan konsumsi pemerintah. Di tengah melambatnya kinerja perdagangan internasional yang disebabkan pelemahan ekonomi global, peran APBN mestinya dapat ditingkatkan. Ironisnya, Pemerintah memotong belanja Rp. 133,8 triliun untuk menjaga kredibilitas APBN akibat dari kemungkinan melesetnya target penerimaan pajak sebesar Rp. 219 triliun.    

Revisi target pendapatan dan belanja sebenarnya telah dilakukan di APBN-P 2016. Pendapatan turun dari Rp 1.822,5 triliun menjadi Rp. 1.786,2 triliun atau berkurang Rp. 36,3 triliun, sedangkan belanja turun dari Rp. 2.095,7 triliun menjadi 2.082,9 triliun atau berkurang Rp. 12,8 triliun. Karena pengurangan pendapatan lebih besar dari belanja, maka defisit naik dari Rp. 273,1 triliun (2,15% PDB) menjadi Rp. 296,7 triliun (2,35% PDB) atau bertambah Rp. 23,6 triliun. Revisi APBN-P masih diwarnai optimisme sehingga target pendapatan hanya berkurang sedikit. Lebih rinci, pengurangan pendapatan terdiri dari pajak Rp. 7,5 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 28,8 triliun. Besaran pengurangan pajak ini jauh lebih rendah dibanding proyeksi shortfall pajak yang belakangan baru disampaikan Pemerintah.  

Menjaga Pertumbuhan

Pemotongan belanja berpotensi berdampak pada penurunan pendapatan nasional. Meski pemotongan belanja tidak menyentuh program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tapi pasti berpengaruh ke pelaku usaha dan rumah tangga. Pemotongan belanja yang sifatnya konsumtif seperti perjalanan dinas dan konsinyering di hotel akan mengurangi permintaan terhadap transportasi dan hotel yang notabene terkait dengan banyak aktivitas ekonomi lain. Bahkan belanja infrastruktur yang dianggap prioritas pun akan diseleksi sangat ketat, sehingga beberapa proyek akan dikurangi volume-nya atau ditunda.

Diperlukan upaya ekstra keras Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan agar tidak melambat di tengah pelemahan ekonomi global dan keterbatasan anggaran. Pertama, penyerapan anggaran yang tersedia harus dimaksimalkan dan diprioritaskan untuk belanja yang produktif dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian. Kedua, memastikan pendapatan tidak semakin meleset dari target, di antaranya program Tax Amnesty harus berhasil. Ketiga, segera mengatasi penurunan neraca perdagangan, di antaranya dengan mengoptimalkan pemasaran ke negara alternatif tujuan ekspor sehingga tidak lagi tergantung pada Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan India. Keempat, pelaku usaha membutuhkan iklim investasi yang kondusif untuk memulai bisnis. Berbagai paket kebijakan meliputi deregulasi dan pemberian fasilitas/insentif harus dikawal Pemerintah dan dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan investasi. []    

Kerja Nyata dan Tantangan Ekonomi Bangsa

Dimuat di Kolom Opini Koran Kedaulatan Rakyat, 20 Agustus 2016

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia yang ke-71 mengambil tema “Indonesia Kerja Nyata”. Tema ini seyogianya mampu memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di segala aspek kehidupan.  

Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik tolak dimulainya tugas mengisi kemerdekaan. Sebagaimana dikemukakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Upaya meraih kemerdekaan ini memang tidak mudah, tapi mengisi kemerdekaan seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945 juga bukan hal gampang dicapai, salah satunya kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.  

Di masa awal kemerdekan, kondisi ekonomi Indonesia masih diwarnai ketidakstabilan. Titik balik pembangunan ekonomi dimulai pada rezim orde baru dimana selama sekitar 30 tahun, kondisi ekonomi mengalami kemajuan signifikan. Pendapatan nasional per kapita tahun 1969 hanya sebesar USD 80, lalu meningkat menjadi USD 1.100 di tahun 1996 atau naik hampir 14 kali lipat. Namun capaian itu berakhir setelah krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998. Pendapatan per kapita terjun ke level USD 660 atau turun sekitar 40% (Bank Dunia).

Potret Ekonomi Indonesia Saat Ini

Kini sudah 71 tahun Indonesia hidup di alam kemerdekaan. Meskipun sempat dihantam krisis ekonomi pada akhir 1990-an, ekonomi Indonesia perlahan-lahan bangkit. Di masa reformasi, kemajuan ekonomi yang dicapai cukup signifikan, ditandai peningkatan pendapatan per kapita dari USD 560 di tahun 2000 menjadi USD 3.340 di tahun 2015 (Bank Dunia). Tidak hanya itu, beberapa indikator menunjukkan Indonesia patut diperhitungkan dalam percaturan ekonomi internasional. Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia, perekonomian terbesar ke-10 (berdasarkan purchasing power parity), serta tergabung dalam G-20 (kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar).

Namun tantangan dari waktu ke waktu juga makin berat baik dari luar maupun dalam negeri. Tantangan dari luar dicerminkan oleh persaingan global yang semakin meningkat. Berbagai hambatan perdagangan dan mobilitas sumber daya ekonomi antar negara makin dikurangi. Di satu sisi, persaingan bebas menjadi peluang untuk memaksimalkan sumber daya dalam negeri untuk dipasarkan ke luar negeri, tapi di lain sisi pasar domestik juga berpeluang dimanfaatkan oleh negara lain untuk memasarkan hasil produksinya. Ironisnya, pasar Indonesia lebih banyak dimanfaatkan oleh negara lain. Misalnya, implementasi Perjanjian Asean – China Free Trade Area yang berimplikasi pada defisit perdagangan Indonesia dengan China secara terus menerus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tantangan lainnya berasal dari dalam negeri. Potret kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan memang tampak ada perbaikan, tapi masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Data BPS menunjukkan penduduk di bawah garis kemiskinan pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang, berkurang 580 ribu orang dibanding jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebesar 28,59 juta orang, serta berkurang sekitar 10,7 juta orang dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 sebesar 38,74 juta orang. Sementara itu, angka pengangguran juga membaik. Pada Februari 2016, jumlah pengangguran sebanyak 7,02 juta orang, turun 430 ribu orang dibanding jumlah pengangguran Februari 2015 sebanyak 7,45 juta orang. Secara ideal, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan 400 ribu kesempatan kerja baru, maka dengan pertumbuhan ekonomi 4,8 persen di tahun 2015, penyerapan tenaga kerja idealnya sebanyak 1,92 juta orang. Sebagai informasi, tambahan angkatan kerja baru tahun 2015 sebanyak 630 ribu orang, sehingga total penyerapan tenaga kerja (tambahan angkatan kerja dan pengurangan jumlah penganggur) hanya sebesar 1,06 juta atau 55 persen dari ideal.

Sementara itu, disparitas atau ketimpangan pendapatan cenderung berkurang yang ditandai dengan turunnya Rasio Gini dari 0,41 pada Maret 2015 menjadi 0,40 pada September 2015. Rasio Gini mengukur ketimpangan pendapatan dimana angka yang makin tinggi menunjukkan ketimpangan pendapatan yang makin tinggi, sebaliknya rasio gini yang makin rendah menunjukkan ketimpangan pendapatan makin rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan penurunan Rasio Gini baru terjadi di periode ini. Rasio Gini sudah bertengger di angka 0,41 sejak Maret 2012 hingga Maret 2015 (BPS).

Menurut Bank Dunia, disparitas pendapatan disebabkan 4 hal yaitu: adanya ketimpangan peluang sejak usia dini, pekerjaan tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah. Lebih lanjut Bank Dunia merekomendasikan 4 kebijakan untuk mengurangi disparitas tersebut, yaitu: perbaikan layanan publik di daerah, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, perlindungan pemerintah kepada masyarakat terhadap guncangan ekonomi, serta penggunaan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan.

Mencermati berbagai tantangan di atas, momentum peringatan kemerdekaan ke-71 seyogianya memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat bekerja nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat. []

*Mahasiwa Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 

Pemerintah Target Bentuk 7 KEK di Luar Jawa

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015, Pemerintah menargetkan terbentuknya 7 KEK baru di luar Pulau Jawa. Bahkan Pemerintah telah menentukan beberapa wilayah yang diprioritaskan, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Jika target tercapai, akumulasi jumlah KEK pada tahun 2019 nanti sebanyak 15 KEK, terdiri dari 14 KEK di luar Jawa dan 1 KEK di Jawa. Ini menunjukkan Pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di  Jawa

Strategi pembentukan KEK yang lebih menitikberatkan lokasinya di luar Jawa didasari oleh keprihatinan terhadap adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa. Ketimpangan ini sudah berlangsung bertahun-tahun atau bahkan berpuluh tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2014, Jawa berkontribusi 57,39 persen terhadap PDB nasional, sedangkan pulau-pulau di luar Jawa hanya berkontribusi 42,61 persen. Tampaknya strategi pembangunan yang diterapkan selama ini belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar jawa ke level yang tinggi sehingga ketimpangan ekonomi antar wilayah relatif masih tinggi.

Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah bertekad untuk memperkuat perekonomian di luar Jawa, salah satunya dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa. KEK merupakan kawasan yang memiliki keunggulan lokasi dan diberikan fasilitas tertentu. Keunggulan lokasi dapat berupa berdekatan dengan sumber daya alam, infrastruktur wilayah, dan jalur perdagangan internasional. Adapun fasilitas yang diberikan dapat berupa pengurangan atau pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan kemudahan investasi lainnya. Dengan karakteristik yang dimiliki KEK tersebut, diharapkan dapat tercipta kawasan berdaya saing tinggi sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi.

Dengan adanya penanaman modal atau kapital di KEK, diperlukan pula sumber daya manusia untuk menciptkan output atau nilai tambah. Dengan demikian, ada beberapa manfaat yang tercipta, yaitu terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyakarat dan adanya nilai tambah ekonomi atas proses produksi yang terjadi di KEK. Pada akhirnya, kombinasi antara terbukanya kesempatan kerja dan terciptanya nilai tambah ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih tinggi. Manfaat inilah yang diharapkan dapat dikontribusikan KEK di luar Jawa, sehingga perekonomian di luar Jawa mampu menyamai atau paling tidak memperkecil ketertinggalan dengan perekonomian di Jawa.

Namun satu hal yang harus diperhatikan bahwa KEK mampu menarik investasi yang massif apabila memiliki daya saing yang tinggi. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya jika melihat ada potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Untuk itulah, pembentukan KEK di luar Jawa harus dilakukan secara selektif, tidak hanya pemenuhan dokumen administratif, tapi juga evaluasi secara substansi, di antaranya seperti ketepatan rencana bisnis, ketersediaan dan rencana dukungan infrastruktur, dan keunggulan wilayah. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah adanya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk sinergis mengembangkan KEK. Apabila pengembangan KEK dilakukan dengan tepat, maka harapan bahwa KEK dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa sebagaimana diamanatkan RPJMN 2015-2019, sangat mungkin terjadi. []