Distribusi Elpiji yang Tepat Sasaran

Seputar Indonesia, 17 Desember 2008

Akhir-akhir ini, kembali kita dipertontonkan fenomena kelangkaan elpiji di tanah air. Memang kelangkaan ini bukanlah fenomena baru, hanya saja menimbulkan pertanyaan besar, mengapa kelangkaan elpiji tak kunjung selesai?. Tapi satu hal yang pasti, golongan rakyat kurang mampu lah yang menjadi korban atas kelangkaan elpiji bersubsidi ini.

Di sejumlah daerah di pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur kita temui fenomena antrean panjang untuk membeli elpiji 3 kg. Bahkan, pilihan menginap di tempat pembelian kerap kali harus dilakoni demi mendapatkan elpiji bersubsidi tersebut. Boleh dibilang, elpiji merupakan barang yang cukup penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga keperluan operasional usaha. Kelangkaan elpiji akan mempersulit aktivitas produksi, sehingga dampak negatifnya makin meluas pada kondisi ekonomi. Sebab, bila produksi kurang lancar, maka pendapatan pengusaha yang bergantung pada elpiji dipastikan berkurang sehingga nantinya mempengaruhi pula kesejahteraan masyarakat luas.

Namun pemerintah berdalih, kelangkaan elpiji disebabkan oleh hal teknis dan faktor permintaan yang meningkat di bulan Desember ini. Kelangkaan elpiji terjadi karena beberapa kilang sedang bermasalah. Kilang di Balongan sedang mengalami perbaikan, sementara kilang di Cilacap mengalami gangguan. Oleh karenanya, distribusi elpiji ke masyarakat kurang optimal. Alasan lainnya, permintaan elpiji meningkat karena di bulan ini, terdapat beberapa peringatan dan perayaan, seperti hari raya Idul Kurban, Natal, dan Tahun Baru. Dalam keadaan demikian, permintaan masyarakat terhadap elpiji bersubsidi meningkat, sementara pasokannya sedikit bermasalah. Akibatnya, terjadi kelangkaan elpiji yang membuat masyarakat, khususnya golongan kurang mampu yang menjadi sasaran elpiji bersubsidi harus bersusah payah untuk memperoleh barang tersebut.

Ironisnya, pemerintah telah mencanangkan konversi minyak tanah ke gas dengan harapan masyarakat beralih dari penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Kelangkaan minyak tanah yang kerap terjadi, serta energi minyak yang memang makin berkurang, mendorong pemerintah mencanangkan kebijakan konversi ke gas ini. Namun kelangkaan gas elpiji menimbulkan pertanyaan, seriuskah pemerintah menjalankan program konversi ini?
Seyogianya, pemerintah tidak boleh lengah dalam memasok elpiji agar masyarakat makin mantap beralih dari minyak tanah ke elpiji. Sebab, bagaimana pun, tampaknya elpiji sudah diterima masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Hanya saja, pemerintah harus memperbaiki mekanisme distribusi elpiji, tidak sekedar memasok sebanyak-banyaknya. Distribusi ini harus mengarah pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bila tidak, maka anggaran untuk menyubsidi elpiji dipastikan membengkak. Pun, tampaknya masyarakat golongan menengah ke atas cenderung beralih dari elpiji 12 kg ke 3 kg, mengingat hitungan harganya lebih murah. Oleh karenanya, distribusi elpiji harus tepat sasaran ke kelompok yang benar-benar kurang mampu. Sebaiknya diadakan mekanisme khusus, misal untuk pembelian elpiji bersubsidi, pembeli harus menunjukkan kupon yang menunjukkan bahwa dia kurang mampu dan pantas memperoleh elpiji bersubsidi atau elpiji 3 kg.

Selamatkan Sektor Rill

Seputar Indonesia, 25 November 2008

Krisis finansial di AS yang berubah wajah menjadi krisis finansial global, tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan usai. Malah, dampak krisis finansial tersebut akhirnya merembet pula pada sektor riil, bukan hanya di negara asal krisis, tapi juga menjalar di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Perembetan krisis finansial ke sektor riil terlihat dengan makin banyaknya perusahaan yang mengurangi skala produksi. Akibatnya, salah satu pihak yang terkena dampak adalah tenaga kerja.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi terjadinya penambahan pengangguran baru sejumlah 20 juta orang akibat dari krisis finansial global. Prediksi ini memang ada benarnya, karena bila melihat di negara maju, gelombang PHK besar-besaran sudah terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sangat erat dengan krisis keuangan, seperti industri otomotif, telekomunikasi, dan lembaga keuangan.

Menjalarnya krisis finansial global ke sektor riil, terutama di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS menyebabkan harga barang-barang, khususnya bahan baku industri relatif lebih mahal. Akibatnya, kenaikan harga input mempengaruhi struktur biaya perusahaan, di mana biaya bahan baku lebih tinggi dari sebelumnya.

Kedua, lesunya perekonomian domestik dan internasional, terutama mengakibatkan turunnya permintaan produk dari industri domestik. Adapun sektor usaha domestik yang terkena dampak krisis global adalah industri tekstil, produk sepatu, makanan dan minuman olahan serta produk perkebunan seperti kelapa sawit dan coklat. Dengan demikian, turunnya permintaan mendorong perusahaan mengurangi jumlah produksi, sehingga tenaga kerjanya pun akan dikurangi. Untuk mengantisipasi kerugian, langkah yang kerap dilakukan perusahaan adalah merumahkan sebagian karyawannya. Data menunjukkan, secara nasional setidaknya terdapat 13.000 tenaga kerja yang segera dirumahkan.

Untuk mengantisipasi dampak krisis, perusahaan dan pemerintah perlu melakukan langkah-langkah tertentu. Bagi perusahaan, PHK karyawan seyogianya dijadikan pilihan terakhir. Pasalnya, dampak sosial bagi masyarakat tentu sangat besar bila tiba-tiba banyak orang tidak berpenghasilan. Perusahaan perlu melakukan efisiensi dalam proses produksi, mengurangi biaya-biaya di luar biaya produksi, dan mengurangi kerja lembur.

Sementara bagi pemerintah, untuk menyelamatkan sektor riil, perlu menstimulus perekonomian dengan melakukan kebijakan fiskal ekspansif. Artinya, pemerintah meningkatkan pengeluaran yang sifatnya produktif dan mengurangi pajak di sektor usaha yang terkena dampak krisis. Pemerintah perlu menimbang pula penurunan harga BBM, terutama harga bensin dan solar karena harga minyak dunia saat ini sudah berkisar USD 50 per barel. Penurunan harga BBM ini akan sangat membantu dunia usaha karena total harga bahan baku produksi kemungkinan besar tidak berubah, sebab kenaikan harga bahan baku yang lain dapat ditutupi oleh penurunan harga bahan baku ini (BBM).

Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu membantu sektor usaha yang berorientasi ekspor dengan membuka pasar baru. Diversifikasi negara tujuan ekspor, khususnya ke negara-negara yang tidak mendapat imbas krisis global adalah pekerjaan yang wajib dilakukan. Pemerintah juga perlu cekatan karena tentu akan mendapat saingan dari pemerintah negara lain seperti China, India, dan lain-lain.